Dosen Sosiologi UNESA Bahas Inovasi Kebijakan Dana Desa di Forum International Webinar Series Capiz State University Filipina
Surabaya, 23 September 2026 - Dosen Program Studi S1 Sosiologi UNESA, Rizky Trisna Putri, S.P., M.Si., menjadi Guest Lecture dalam International Webinar yang diselenggarakan oleh Capiz State University Filipina pada Rabu, 23 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, ibu Rizky membawakan materi berjudul “Policy Innovation and Evidence-Based Decision-Making: Rethinking Village Fund Policy for Enhanced Rural Development in Indonesia.” Yang di ikuti oleh 200 Partisipan di dalam forum Zoom Meeting.
Kegiatan ini membahas pengelolaan dana desa sebagai salah satu instrumen pembangunan perdesaan di Indonesia. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa kebijakan dana desa memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi desa untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Namun, adanya sumber daya yang lebih besar tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang inklusif karena proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh regulasi, relasi sosial, kepentingan, modal sosial, norma lokal, serta kapasitas kelembagaan.
Beliau kemudian mengajak mahasiswa CAPSU untuk melihat kebijakan tidak hanya dari sisi aturan formal, tetapi juga dari proses implementasinya di tingkat lokal. Menurut materi yang disampaikan, kebijakan yang tertulis tidak sepenuhnya menentukan hasil kebijakan karena aktor di tingkat desa dapat menafsirkan, menegosiasikan, dan menggunakan sumber daya dalam relasi kekuasaan lokal. Hal tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan pembangunan desa sebenarnya dibentuk.
Dalam sesi tersebut, beliau juga memaparkan hasil penelitian pada dua desa dengan karakteristik sosial yang berbeda, yaitu Desa Sukadamai di Bogor dan Desa Suko di Probolinggo. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan data primer dan sekunder, wawancara, informan kunci, serta snowball sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.
Perbandingan kedua desa menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dapat berlangsung dengan cara yang berbeda. Di Sukadamai, Musyawarah Dusun (Musdus) tidak dilaksanakan dan usulan masyarakat dikumpulkan melalui RT/RW. Sementara itu, di Suko, Musdus dilakukan secara rutin dan masyarakat terlibat dalam pembahasan prioritas pembangunan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme partisipasi secara formal belum cukup untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Beliau juga menggunakan perspektif Pierre Bourdieu untuk melihat pengelolaan dana desa sebagai sebuah arena sosial. Dalam arena tersebut terdapat berbagai aktor, seperti kepala desa, BPD, kepala dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, TPK, dan warga. Pengaruh setiap aktor tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh kepemilikan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.
Salah satu temuan utama yang disampaikan adalah bahwa kepala desa menjadi aktor penting dalam pengelolaan dana desa. Posisi kepala desa memberikan legitimasi formal sekaligus dapat diperkuat oleh modal simbolik dan hubungan sosial. Namun, pola pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menunjukkan dinamika yang berbeda pada masing-masing desa. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan distribusi kapasitas pengambilan keputusan antarpelaku dalam desain kelembagaan desa.
Dalam pembahasannya mengenai kebijakan berbasis bukti, Rizky menekankan bahwa bukti untuk pengambilan keputusan tidak hanya berasal dari data statistik administratif. Data kuantitatif seperti kemiskinan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur perlu dilengkapi dengan bukti kualitatif dan kelembagaan, seperti pengalaman warga, kepercayaan, partisipasi, pengetahuan lokal, relasi kekuasaan, kinerja BPD, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebagai salah satu gagasan kebijakan, beliau memperkenalkan konsep “Village Fund Evidence Dashboard + Power & Inclusion Audit”. Gagasan tersebut diarahkan untuk melihat tidak hanya ke mana dana desa digunakan dan apa hasil pembangunannya, tetapi juga siapa yang berpartisipasi, siapa yang memperoleh manfaat, serta siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Audit kekuasaan dan inklusi juga dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengusulkan, berpartisipasi, memutuskan, melaksanakan, memperoleh manfaat, maupun berpotensi terpinggirkan dalam proses pembangunan desa.
Pembahasan mengenai penguatan pembangunan perdesaan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan SDG 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, terutama dalam upaya menciptakan pembangunan wilayah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penguatan kapasitas desa dalam merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat lokal.
Pelaksanaan International Webinar bersama Capiz State University menunjukkan kontribusi Prodi Sosiologi UNESA dalam membangun SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman akademik lintas negara. Forum internasional tersebut memberikan ruang bagi akademisi dan mahasiswa untuk mendiskusikan pengalaman kebijakan Indonesia sekaligus membuka peluang pembelajaran mengenai pembangunan perdesaan dalam konteks yang berbeda.
Kegiatan International Webinar di Capiz State University tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan mengenai kebijakan pembangunan desa dan inovasi kebijakan berbasis bukti. Pembahasan mengenai pengalaman Indonesia juga membuka ruang refleksi mengenai bagaimana pengetahuan lokal dan pengalaman kebijakan dapat dipelajari serta diadaptasi dalam konteks negara lain. Melalui kegiatan ini, Prodi Sosiologi UNESA turut memperkuat peran akademik dalam membahas isu tata kelola, partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan inovasi kebijakan di tingkat lokal maupun global.
Penulis: Roisatul Wafiyah Al Afifah
Editor: Haya Shofa Maulidya
